Hak Angket Kasus Djoko Tjandra

Hak Angket Kasus Djoko Tjandra

Hak Angket Kasus Djoko Tjandra – Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak angket adalah “Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan tentang ketidakberesan.  Dalam lembaga pemerintah atau tentang tindakan-tindakan para anggota dewan tersebut.”

Menurut Arsul, ada dua tindak pidana yang diimplikasikan kepada pejabat polri. Dan Djoko Tjandra serta pengacaranya.

“Kami melihat paling tidak ada dua tindak pidana yang terbuka. Untuk diimplikasikan baik kepada pejabat polri terkait maupun DjokTjan dan pengacaranya. http://armyants.org/

Yakni memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi yakni paspor, eKTP dan surat jalan serta menyembunyikan buronan,” ucap Arsul.

Pada pekan lalu, buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Djoko Tjandra, kembali tidak hadir dalam sidang permohonan. Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Tim kuasa hukum Djoko Tjandra membawakan sekaligus membacakan. Di hadapan majelis hakim sebuah surat yang ditulis oleh kliennya di Kuala Lumpur. Malaysia, pada 17 Juli 2020.

“Saya Joko Soegiarto Tjandra selaku pemohon peninjauan kembali terhadap putusan 12. PK pidsus 2009 tanggal 11 Juli 2009 yang bertentangan dengan putusan MA Nomor 33/Phum-14/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Dengan ini hendak menyampaikan kepada majelis yaitu hal sebagai berikut,” bunyi awal surat yang dibacakan tim kuasa hukum. Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan, Senin.

Poin pertama, Djoko Tjandra menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya dalam sidang. PK dengan alasan kesehatan fisik yang kurang prima.

“Saya selaku pemohon meminta maaf kepada majelis hakim yang memeriksa. PK atas ketidakhadiran saya yang tidak hadir ke sidang. Dikarenakan kondisi kesehatan saya menurun.

Djoko Tjandra menyampaikan permohonan maaf

Sehingga tidak memungkinkan saya hadir mengikuti proses persidangan pemeriksaan di tengah pandemi Covid-19,” kata tim kuasa hukum.

Selanjutnya, Djoko Tjandra meminta kebijaksanaan majelis hakim untuk memberikan opsi gelaran. Sidang PK secara virtual atau online.

“Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum melalui surat ini. Saya memohon kepada majelis hukum memeriksa permohonan PK agar dapat melaksanakan pemeriksaan. PK saya secara daring atau tele-conference,” tutup tim kuasa hukum.

Meski demikian. Arsul menyampaikan rencana pembentukan pansus nantinya tergantung dari sinergi antara Polri. Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani kasus Djoko Tjandra.

“Jadi ya bisa ada pansus, bisa tidak. Tergantung juga bagaimana Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham bersinergi untuk menuntaskan kasus Hak Angket Kasus Djoko Tjandra ini,” kata Arsul.

Selain itu, Arsul mengatakan Polri. Kejaksaan Agung dan Kemenkumham dalam waktu dekat akan memaparkan kinerja masing-masing terkait penyelidikan dan perburuan. Djoko Tjandra dalam rapat kerja di Komisi III. Dari paparan tersebut. Komisi III akan memutuskan hak angket bisa digunakan atau tidak.

Selain itu, Arsul juga menyebut pihaknya melihat setidaknya ada dua dugaan. Pidana baru dalam kasus Djoko Tjandra yang memiliki implikasi kepada. Polri maupun pengacara Djoko Tjandra sendiri.

“Yakni memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi yakni paspor, e-KTP dan surat jalan serta menyembunyikan buronan,” kata Arsul.